tersedu tak kuasa ku
ketika ku ingat panutan yang kau beri
beribu maafku yang tlah ingkar akan ucapmu
untuk kedua orangtuaku
beribu sujud dan peluk inginku hantarkan
berjuta do'a ingin ku panjatkan
tuk iringi langkahmu
anakmu sembahkan terimakasih tak berujung
anakmu pintakan maaf atas sedih di hatimu
rinduku memeluk kalian
sempatkanku berikan yang terbaik tuk masa tua kalian
do'aku untuk kedua orangtua ku
menuntun setiap detakku
jauhkan diriku, selimuti tidurku dengan kasih
sedihku atas perih yang ku letakkan di pangkuan kalian
Sabtu, 16 Januari 2010
Senin, 04 Januari 2010
rangkuma ekonomi pembangunan bab 11,12 &13
MANAJEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN
BAB XI, XII & XIII
NAMA : ROSSY ANDRIANA A.
NPM : 31208551
KELAS : 2DD 03
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
Bab XI
Pembangunan daerah
Usaha untuk meningkatkan kualitas pengaturan penguasaan sumberdaya dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional,daerah , nasional dan global sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pembangunan sektor serta sumberdaya yang ada.
TUJUAN DAN AZAS DASAR PEMBANGUNAN
Ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, seluruh rencanapembangunan serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah, sektor, dan nasional serta pelaksanaannya.
AZAS – DASAR PEMBANGUNAN “MENETAPKAN”
Bahwa setiap pembangunan, baik pembangunan daerah, sektor, dan nasional dilaksanakan berdasarkan azas pemerataan dan keadilan Yang dimaksud “Pemerataan”: Rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam bebrepa hal sebagai berikut:
• Mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi.
• Membina dan menjaga stabilitas nasional, baik ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan.
• Menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional pada semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PEMERATAAN
Rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam beberapa hal sebagai berikut:
• Memenuhi keperluan pokok; sandang, pangan, dan papan yang layak.
• Memiliki kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak.
• Memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang cukup.
• Berusaha di semua bidang didasarkan pada kemampuan.
• Berperan dalam pembangunan daerah, sektor, dan nasional sesuai dengan kemampuan.
• Memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak azasi manusia.
• Mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan pribadinya, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
KETERKAITAN ANTAR PEMBANGUNAN
• Dalam pembangunan pada sasaran yang menjadi kewenangan daerah, tugas pusat bersifat koordinatif, menentukan kriteria, dan menetapkan ketentuan-ketentuan pokok serta melakukan pengendalian/pengawasan agar menghasilkan manfaat yang maksimal.
• Dalam pembangunan pada sasaran yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah terbatas memberikan saran dan harapan serta membantu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keadaan daerah.
Hirarki pembangunan daerah, sektor, dan nasional beragam sesuai dengan sasaran serta kewenangan masing-masing pelaku pembangunan. Pembangunan Daerah secara keseluruhan harus selalu saling mendukung (UU.No.22 – 1999
• Sistem pembangunan “Agregative” (Agregative Development system).
• Sistem Pembangunan terpadu (Integraed Development
Pembangunan Daerah secara umum meliputi
• Pemerintah Daerah.
• Badan Hukum Swasta.
• Pemerintah Propinsi.
• Pemerintah Pusat dengan dana sendiri atau dana lain.
• Organisasi Internasional dan negara lain.
MAKSUD PEMBANGUNAN DAERAH
• Tetap berada dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa & negara.
• Demokrasi di semua segi kehidupan bernegara.
• Pemerataan dan keadilan dan dapat dirasakan manfaatnya.
• Pemanfaatan semua potensi yang ada sesuai dengan keragaman daerah.
• Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun dalam rangka perbantuan.
• Kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun swadaya masyarakat.
• Garis besar prinsip penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, maupun daerah Propinsi
• Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri.
• Peniongkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil dan merata.
• Pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian.
• Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan EKOSOSBUD dan kualitas lingkungan.
• Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memlihara persatuan dan kesatuan bangsa.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Kewennangan pemerintah Kabupaten/Kota, mencakup semua kewennangan pemerintah yang tidak berda pada pemerintah daerah propinsi dan pusat.
• Kewennangan pemerintah kabupaten/kota, mencakup semua pengaturan dan pengelolaan semua sektor di wilayah daerah otonom Kabupaten/Kota.
• Kewenangan pemerintahan secara penuh dan bulat diserahkan terhadap kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dala PP – yang belum asa ketentuan mengenai; kebijakan, standar, norma, kreteria, prosedur san pedoman dari pemerintah, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut (psl.9 ayat 1).
• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan selambat-selambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pp (psl. 9 ayat 2).
PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM PUSAT, PROPINSI DAN KAB/KOTA
• Kewennangan pemerintah PUSAT lebih banyak menetapkan kriteria dan standar serta kewenangan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
• Kewenangan pemerintah PROPINSI sebagai pemerintah daerah otonom dan sekaligus wakil dari pemerintah pusat, lebih banyak mengatur pengelolaan sumberdaya dan bidang kegiatn lintas wlayah Kabupaten/Kota.
• Kewenangan pemerintah DAERAH Kabupaten/Kota lebih banyak mengatur pengelolaan sumberdaya dan kegiatan bidang-bidang yang terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Faktor Penentu Pembangunan.
• Keadaan daerah (sosial, politik, budaya, keamanan, fisik daerah dan sarana umum)
• Rencana pembangunan (tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan)
• Sarana pembangunan (kelembagaan, dana, SDM, SDA yang tersedia)
• Pengaruh luar (keadaan Sospol, ekonomi, keamanan, dunia dan kekuatan yang secara khusus mempengaruhi)
• Pelaksanaan (ketentuan-ketentuan serta pengaturan dan Pelaksanaan rencana pembangunan)
TANTANGAN
Keadaan yang tidak menguntungkan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan baik dalam maupun luar negeri. Politik, Sosbud, Lingkungan, Ekonomi dalam negeri, Perdagangan Luar Negeri, Hutang kepada Negara lain, dan Badan keuangan dunia, dan Globalisasi Ekonomi.
Bab XII
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
1. UTANG LUAR NEGERI SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi.
Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan . Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri. Beberapa penyebabnya antara lain (1) pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (marginal propensity to save) rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga rendah. (2) Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. (3) Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi.
Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor). Banyak pemerintah di negara dunia ketiga menginginkan untuk mendapatkan modal asing dalam menunjang pembangunan nasionalnya, tetapi tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain
1. Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara-negara
industri maju.
2. Daya serap negara penerima (debitur). Artinya, negara debitur akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat digunakan untuk membiayai investasi
yang bermanfaat.
3. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia di negara penerima,
karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat
menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.
4. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (re-payment).
5. Kemauan dan usaha negara penerima untuk membangun. Modal yang diterima dari
luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika disertai dengan usaha untuk memanfaatkan dengan benar oleh negara penerima.
2. PERKEMBANGAN UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA
Indonesia Merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis
moneter di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada waktu itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing. Sayangnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun tersebut, tidak disertai dengan penurunan jumlah utang luar negeri (growth with prosperity), kecuali pada tahun 1994/1995 sampai 1995/1996.
Pemerintah yang pada awalnya menjadi motor utama pembangunan terus menambah utang luar negerinya agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, tanpa disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memobilisasi modal di dalam negeri. Hal ini menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat makro dan peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah (growth with indebtedness). Sejalan dengan semakin meningkatnya kontribusi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi nasional, maka peran pemerintah pun menjadi semakin berkurang. Fenomena tersebut akhirnya menyebabkan struktur utang luar negeri Indonesia juga mengalami banyak perubahan selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir.
3. DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi, begitu juga halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi. Dengan meningkatnya perdapatan per kapita berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing
4. KESIMPULAN
Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung
mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional Sehingga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh selama tiga dasawarsa sebelum terjadinya krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang didahului oleh krisis moneter di Asia Tenggara, telah banyak merusakkan sendi-sendi perekonomian negara yang telah dibangun selama PJP I dan awal PJP II. Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, juga sebagian negara-negara di ASEAN, adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit current account ditutup dengan surplus capital account, terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek (portfolio invesment), yang relatif fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya
Bab XIII
Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan
1. Peranan Lingkungan dalam Perekonomian
Pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi waktu yang terkait dengan sejarah masa lalu dan masa depan manusia, juga dimensi ruang yang mencerminkan setiap wilayah memiliki keunikan ekosistem dimana terjadi interaksi manusia dengan alam lingkungannya. Berbagai perubahan telah dan tengah terjadi secara mendasar dan besar, terutama selama 200 tahun terakhir.Jumlah penduduk dunia berubah dengan drastis dari satu milyar jiwa pada 1806 hingga mencapai lebih dari 6 milyar jira pada 2006 ini. Peningkatan tersebut tidak saja dalam hal kuantitas, tetapi juga terkait dengan kualitas gaya dan pola hidup yang terus didorong oleh inovasi teknologi, perubahan institusi, besaran investasi dan jaringan informasi. Konsep pembangunan berkelanjutan amat beragam, namun ada kesamaan prinsip yang mendasarinya. Penting pula dikemukakan disini berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Ciri-Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan harus berdasarkan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang guna menyokong pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Ciri-ciri suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan yang dilaksanakan mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan harus memerhatikan keseimbangan antara lingkungan fisik dan lingkungan emosi.
2. Pembangunan yang dilaksanakan mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta memerhatikan moral atau nilai-nilai adat yang dianut dalam masyarakat.
3. Pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki sifat-sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang.
4. Pembangunan yang dilaksanakan harus memperluas lapangan dan kesempatan kerja.
5. Pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Pembangunan yang dilaksanakan mampu melakukan pemerataan atau keseimbangan kesejahteraan hidup antargolongan dan antardaerah.
7. Pembangunan yang dilaksanakan mampu menunjukkan peningkatan produksi nasional, ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.
8. Pembangunan nasional harus berpedoman untuk selalu mempertahankan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.
2. Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu (1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri; (2) Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri; (3) Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian; (4) Mendukung perkembangan sektor infrastruktur; (5) Meningkatkan kemampuan teknologi; (6) Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk; dan (7) Meningkatkan penyebaran industri. Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage). Bangun susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional. Pembangunan industri tersebut diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring (networking) industri dalam
3. Industri dan ekstrnalitas dalam Pemangunan Berkelanjutan
Kebijakan fiskal merupakan salah satu unsur yang menopang lingkungan inovasi yang kondusif. Faktor lainnya adalah: lingkungan olitik, peluang pasar, kebijakan tentang kebebasan berusaha dan persaingan, kebijakan penanaman modal asing, dan pengawasan perdagangan serta lalulintas devisa.
Pengembangan usaha berbasis teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas membutuhkan fleksbilitas dalam perekonomian yang memungkinkan munculnya usaha manufaktur baru dan peningkatan probabilitas merger dan akuisisi yang berbasis restrukturisasi yang efisien. Schumpeter mengatakan probabilitas terjadinya creative destruction haruslah tinggi dalam perekonomian
Dalam pelaksanaannya, pengembangan sektor industri akan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, perdagangan, pendidikan, riset dan teknologi dan sebagainya. Konsep daya saing internasional merupakan kata kunci dalam pembangunan sektor industri, oleh karenanya selain sinergi sektoral maka sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pembangunan dan dukungan terhadap sektor industri baik secara sektoral maupun antara pusat dan daerah secara nasional akan menentukan keberhasilan pembangunan sektor industri yang di cita-citakan.
BAB XI, XII & XIII
NAMA : ROSSY ANDRIANA A.
NPM : 31208551
KELAS : 2DD 03
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
Bab XI
Pembangunan daerah
Usaha untuk meningkatkan kualitas pengaturan penguasaan sumberdaya dan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional,daerah , nasional dan global sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pembangunan sektor serta sumberdaya yang ada.
TUJUAN DAN AZAS DASAR PEMBANGUNAN
Ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, seluruh rencanapembangunan serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah, sektor, dan nasional serta pelaksanaannya.
AZAS – DASAR PEMBANGUNAN “MENETAPKAN”
Bahwa setiap pembangunan, baik pembangunan daerah, sektor, dan nasional dilaksanakan berdasarkan azas pemerataan dan keadilan Yang dimaksud “Pemerataan”: Rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam bebrepa hal sebagai berikut:
• Mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi.
• Membina dan menjaga stabilitas nasional, baik ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan.
• Menjaga dan meningkatkan ketahanan nasional pada semua segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
PEMERATAAN
Rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam beberapa hal sebagai berikut:
• Memenuhi keperluan pokok; sandang, pangan, dan papan yang layak.
• Memiliki kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak.
• Memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang cukup.
• Berusaha di semua bidang didasarkan pada kemampuan.
• Berperan dalam pembangunan daerah, sektor, dan nasional sesuai dengan kemampuan.
• Memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak azasi manusia.
• Mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan pribadinya, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
KETERKAITAN ANTAR PEMBANGUNAN
• Dalam pembangunan pada sasaran yang menjadi kewenangan daerah, tugas pusat bersifat koordinatif, menentukan kriteria, dan menetapkan ketentuan-ketentuan pokok serta melakukan pengendalian/pengawasan agar menghasilkan manfaat yang maksimal.
• Dalam pembangunan pada sasaran yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah terbatas memberikan saran dan harapan serta membantu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keadaan daerah.
Hirarki pembangunan daerah, sektor, dan nasional beragam sesuai dengan sasaran serta kewenangan masing-masing pelaku pembangunan. Pembangunan Daerah secara keseluruhan harus selalu saling mendukung (UU.No.22 – 1999
• Sistem pembangunan “Agregative” (Agregative Development system).
• Sistem Pembangunan terpadu (Integraed Development
Pembangunan Daerah secara umum meliputi
• Pemerintah Daerah.
• Badan Hukum Swasta.
• Pemerintah Propinsi.
• Pemerintah Pusat dengan dana sendiri atau dana lain.
• Organisasi Internasional dan negara lain.
MAKSUD PEMBANGUNAN DAERAH
• Tetap berada dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa & negara.
• Demokrasi di semua segi kehidupan bernegara.
• Pemerataan dan keadilan dan dapat dirasakan manfaatnya.
• Pemanfaatan semua potensi yang ada sesuai dengan keragaman daerah.
• Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun dalam rangka perbantuan.
• Kesatuan dari semua kegiatan pembangunan baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun swadaya masyarakat.
• Garis besar prinsip penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, maupun daerah Propinsi
• Peningkatan keadaan ekonomi untuk mandiri.
• Peniongkatan keadaan sosial daerah untuk kesejahteraan secara adil dan merata.
• Pengembangan setiap ragam budaya untuk kelestarian.
• Pemeliharaan keamanan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan EKOSOSBUD dan kualitas lingkungan.
• Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan dan memlihara persatuan dan kesatuan bangsa.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
• Kewennangan pemerintah Kabupaten/Kota, mencakup semua kewennangan pemerintah yang tidak berda pada pemerintah daerah propinsi dan pusat.
• Kewennangan pemerintah kabupaten/kota, mencakup semua pengaturan dan pengelolaan semua sektor di wilayah daerah otonom Kabupaten/Kota.
• Kewenangan pemerintahan secara penuh dan bulat diserahkan terhadap kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dala PP – yang belum asa ketentuan mengenai; kebijakan, standar, norma, kreteria, prosedur san pedoman dari pemerintah, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut (psl.9 ayat 1).
• Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan selambat-selambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pp (psl. 9 ayat 2).
PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM PUSAT, PROPINSI DAN KAB/KOTA
• Kewennangan pemerintah PUSAT lebih banyak menetapkan kriteria dan standar serta kewenangan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
• Kewenangan pemerintah PROPINSI sebagai pemerintah daerah otonom dan sekaligus wakil dari pemerintah pusat, lebih banyak mengatur pengelolaan sumberdaya dan bidang kegiatn lintas wlayah Kabupaten/Kota.
• Kewenangan pemerintah DAERAH Kabupaten/Kota lebih banyak mengatur pengelolaan sumberdaya dan kegiatan bidang-bidang yang terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Faktor Penentu Pembangunan.
• Keadaan daerah (sosial, politik, budaya, keamanan, fisik daerah dan sarana umum)
• Rencana pembangunan (tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan)
• Sarana pembangunan (kelembagaan, dana, SDM, SDA yang tersedia)
• Pengaruh luar (keadaan Sospol, ekonomi, keamanan, dunia dan kekuatan yang secara khusus mempengaruhi)
• Pelaksanaan (ketentuan-ketentuan serta pengaturan dan Pelaksanaan rencana pembangunan)
TANTANGAN
Keadaan yang tidak menguntungkan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan baik dalam maupun luar negeri. Politik, Sosbud, Lingkungan, Ekonomi dalam negeri, Perdagangan Luar Negeri, Hutang kepada Negara lain, dan Badan keuangan dunia, dan Globalisasi Ekonomi.
Bab XII
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
1. UTANG LUAR NEGERI SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi.
Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan . Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri. Beberapa penyebabnya antara lain (1) pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (marginal propensity to save) rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga rendah. (2) Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. (3) Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi.
Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (grant), bantuan pembangunan (official development assistance), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio invesment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor). Banyak pemerintah di negara dunia ketiga menginginkan untuk mendapatkan modal asing dalam menunjang pembangunan nasionalnya, tetapi tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain
1. Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara-negara
industri maju.
2. Daya serap negara penerima (debitur). Artinya, negara debitur akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat digunakan untuk membiayai investasi
yang bermanfaat.
3. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia di negara penerima,
karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat
menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.
4. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (re-payment).
5. Kemauan dan usaha negara penerima untuk membangun. Modal yang diterima dari
luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika disertai dengan usaha untuk memanfaatkan dengan benar oleh negara penerima.
2. PERKEMBANGAN UTANG LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA
Indonesia Merupakan salah satu negara dunia ketiga. Sebelum terjadinya krisis
moneter di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada waktu itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing. Sayangnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun tersebut, tidak disertai dengan penurunan jumlah utang luar negeri (growth with prosperity), kecuali pada tahun 1994/1995 sampai 1995/1996.
Pemerintah yang pada awalnya menjadi motor utama pembangunan terus menambah utang luar negerinya agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional guna mencapai target tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, tanpa disertai dengan peningkatan kemampuan untuk memobilisasi modal di dalam negeri. Hal ini menandakan adanya korelasi yang positif antara keberhasilan pembangunan ekonomi pada tingkat makro dan peningkatan jumlah utang luar negeri pemerintah (growth with indebtedness). Sejalan dengan semakin meningkatnya kontribusi swasta domestik dalam pembangunan ekonomi nasional, maka peran pemerintah pun menjadi semakin berkurang. Fenomena tersebut akhirnya menyebabkan struktur utang luar negeri Indonesia juga mengalami banyak perubahan selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir.
3. DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL
Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi, begitu juga halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum (inflationary effect) yang tinggi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi. Dengan meningkatnya perdapatan per kapita berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat. Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing
4. KESIMPULAN
Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung
mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional Sehingga dengan terlaksananya pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh selama tiga dasawarsa sebelum terjadinya krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang didahului oleh krisis moneter di Asia Tenggara, telah banyak merusakkan sendi-sendi perekonomian negara yang telah dibangun selama PJP I dan awal PJP II. Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, juga sebagian negara-negara di ASEAN, adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Defisit current account ditutup dengan surplus capital account, terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek (portfolio invesment), yang relatif fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan mengancam posisi cadangan devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah, berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya
Bab XIII
Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan
1. Peranan Lingkungan dalam Perekonomian
Pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi waktu yang terkait dengan sejarah masa lalu dan masa depan manusia, juga dimensi ruang yang mencerminkan setiap wilayah memiliki keunikan ekosistem dimana terjadi interaksi manusia dengan alam lingkungannya. Berbagai perubahan telah dan tengah terjadi secara mendasar dan besar, terutama selama 200 tahun terakhir.Jumlah penduduk dunia berubah dengan drastis dari satu milyar jiwa pada 1806 hingga mencapai lebih dari 6 milyar jira pada 2006 ini. Peningkatan tersebut tidak saja dalam hal kuantitas, tetapi juga terkait dengan kualitas gaya dan pola hidup yang terus didorong oleh inovasi teknologi, perubahan institusi, besaran investasi dan jaringan informasi. Konsep pembangunan berkelanjutan amat beragam, namun ada kesamaan prinsip yang mendasarinya. Penting pula dikemukakan disini berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Ciri-Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan harus berdasarkan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang guna menyokong pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Ciri-ciri suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut.
1. Pembangunan yang dilaksanakan mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan harus memerhatikan keseimbangan antara lingkungan fisik dan lingkungan emosi.
2. Pembangunan yang dilaksanakan mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan serta memerhatikan moral atau nilai-nilai adat yang dianut dalam masyarakat.
3. Pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki sifat-sifat fundamental dan ideal serta berjangka pendek dan panjang.
4. Pembangunan yang dilaksanakan harus memperluas lapangan dan kesempatan kerja.
5. Pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Pembangunan yang dilaksanakan mampu melakukan pemerataan atau keseimbangan kesejahteraan hidup antargolongan dan antardaerah.
7. Pembangunan yang dilaksanakan mampu menunjukkan peningkatan produksi nasional, ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.
8. Pembangunan nasional harus berpedoman untuk selalu mempertahankan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional.
2. Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu (1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri; (2) Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri; (3) Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian; (4) Mendukung perkembangan sektor infrastruktur; (5) Meningkatkan kemampuan teknologi; (6) Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk; dan (7) Meningkatkan penyebaran industri. Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage). Bangun susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional. Pembangunan industri tersebut diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring (networking) industri dalam
3. Industri dan ekstrnalitas dalam Pemangunan Berkelanjutan
Kebijakan fiskal merupakan salah satu unsur yang menopang lingkungan inovasi yang kondusif. Faktor lainnya adalah: lingkungan olitik, peluang pasar, kebijakan tentang kebebasan berusaha dan persaingan, kebijakan penanaman modal asing, dan pengawasan perdagangan serta lalulintas devisa.
Pengembangan usaha berbasis teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas membutuhkan fleksbilitas dalam perekonomian yang memungkinkan munculnya usaha manufaktur baru dan peningkatan probabilitas merger dan akuisisi yang berbasis restrukturisasi yang efisien. Schumpeter mengatakan probabilitas terjadinya creative destruction haruslah tinggi dalam perekonomian
Dalam pelaksanaannya, pengembangan sektor industri akan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, perdagangan, pendidikan, riset dan teknologi dan sebagainya. Konsep daya saing internasional merupakan kata kunci dalam pembangunan sektor industri, oleh karenanya selain sinergi sektoral maka sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi pembangunan dan dukungan terhadap sektor industri baik secara sektoral maupun antara pusat dan daerah secara nasional akan menentukan keberhasilan pembangunan sektor industri yang di cita-citakan.
Rabu, 30 Desember 2009
tugas makalah ekonomi pembangunan
MAKALAH EKONOMI PEMBANGUNAN
POTRET KEMISKINAN
DI JAWA BARAT
DISUSUN OLEH:
NAMA : ROSSY ANDRIANA A.
NPM : 31208551
KELAS : 2DD03
DOSEN : NURHADI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah di limpahkan sejak mencari ide, menyusun , hingga menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini tak akan terwujud tanpa pengarahan , bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan makalah ini
2. Kedua orang tua, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Dosen mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan Bapak Nurhadi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya .
4. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan makalah ini.
Saya menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, karena masih ada kekurangan dalam memberikan contoh kajian kontekstual. Oleh sebab itu, untuk perbaikan dan menyempurnakan makalah ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, dan khususnya untuk para mahasiswa dapat menjadi referensi dalam pengembangan wacana bidang ekonomi.
Hormat saya
( Penyusun)
i
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang penelitian 1
1.2 perumusan masalah 1
1.3 tujuan dan manfaat 1
BAB II KERANGKA TEORITIS
2.1 tinjauan pustaka 2
2.2 kerangka pemikiran 2
2.3 hipotesis 2
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 metode penelitian 3
3.2 variable dan pengukuran 3
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA
4.1 deskripsi objek penelitian 4
4.2 Analisis data 5
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN 8
5.2 SARAN 9
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut. Kemiskinana di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu maslah nasional yang behkan pemerintahpun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan
Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap maslah-masalah social di Indonesia. Sebagai contoh nya keluarga yang miskin mempunyai tingkat penghidupan dan kesehatan yang relative minim dibandingkan orang yang kehidupannya tercukupi,
1.2 PERUMUSAN MASALAH
• Mengapa kemiskina menjadi masalah di jawa barat
• Penyebab banyaknya warga miskin di jawa barat
• Perkembangan tentang jumlah kemiskinan di jawa barat
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dan manfaat dari makalah yang saya susun adalah dengan adanya tindakan yang lebih terpadu dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia terutama di daerah jawa barat. Dan tidak menganggap remah maslah kemiskinan yang melanda Indonesia. Selain itu juga agar dapat diketahui dengan pasti jumlah atau data tentang warga miskin di daerah jawa barat serta tindakan apa saja yang telah di ambil pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya.
1
BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1 TINJAUAN PUSTAKA
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat bahwa krisis ekonomi telah ‘berhasil’ menghapus sebagian kerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang dilakukan selama lebih dari dua dasawarsa. Setelah berhasil menekan jumlah penduduk miskin dari 68 % pada tahun 1970 menjadi hanya 11% pada tahun 1996, angka tersebut disulap oleh krisis ekonomi menjadi 23,4% hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun (lihat grafik 1). Pada tahun 1999 jumlah orang miskin di Indonesia meningkat menjadi 47,9 juta orang. Dari jumlah tersebut sekitar 15,6 juta orang berada di kawasan perkotaan, dan 32,3 juta orang di perdesaan. Di samping itu, masih ada sekitar 25% penduduk Indonesia yang diperkirakan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia dapat dikategorikan miskin atau rentan terhadap kemiskinan.
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN
Berdasarkan banyaknya nilai atau tingkat pengangguran di masyarakat jawa barat maka dapat disimpulkan bahwa keadaan sosialnyapun juga tidak akan baik. pemerintah mengindikasikan masalah kemiskinan sebagai salah satu
masalah utama pembangunan nasional.
2.3 HIPOTESIS
Tingkat kemiskinan di jawa barat diakibatkan banyaknya penganguran dan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat miskin di daerah sekitar jawa barat dan tingat kemiskinan masyarakat jawa barat meningkat pada tiap tahunnya.
2
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 METODE PENELITIAN
Metode peneliotian yang digunakan adalah metode survey secara langsung berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah jawa barat. Yang meliputi servey terhadap 16 kabupaten di jawa barat.
3.2 VARIABLE DAN PENGUKURAN
Dari 16 kabupaten di Jawa Barat Kabupaten Bogor , Kabupaten Ciamis, Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten cirebon,Kabupaten Garut,Kabupaten Sukabumi dan Karawang,Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang Kabupaten Indramayu kabupaten/kota lainnya. tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu : klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10 – 25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25 – 40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40. serta diukur pula dengan menggunakan indikator kesehatan Balita Berstatus Gizi Kurang, indicator tingkat kematian, indikator pendidikan, indicator fasilitas kesehatan., Indikator akses terhadap prasarana dasar.
3
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap maslah-masalah social di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sendiri diperlukan suatu telaah yang cukup mendalam mengenai kondisi kemiskinan tersebut. Informasi-informasi yang akurat mengenai peta kemiskinan di suatu daerah akan menjadi landasan untuk melakukan suatu penelaahan yang kemudian akan menjadi input yang sangat penting dalam penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Salah satu informasi mengenai kemiskinan yang cukup komprehensif adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yang sebelumnya sudah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri kemudian menjadi cukup populer dan dijadikan salah satu alat ukur kemajuan pembangunan di berbagai negara di dunia.
Indeks Kemiskinan Manusia dikatakan komprehensif karena di dalamnya merupakan komposit dari beberapa variabel-variabel yang mewakili indikator-indikator utama yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi. Pemilihan indikator-indikator utama tersebut merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari realitas yang kompleks untuk menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif dari sedemikian luasnya dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
Variabel-variabel yang menyusun Indeks Kemiskinan Manusia ini adalah variabel-variabel yang dapat menunjukan tingkat kemiskinan dan dianggap paling mendasar. Variabel-variabel tersebut juga mencerminkan tiga faktor devriasi kemiskinan yaitu hidup singkat, pendidikan rendah, dan ketiadaan akses terhadap sumber daya dan fasilitas dasar,
4
yaitu 1) Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40 Tahun (%) 2) Angka Buta Huruf (%) 3) Penduduk yang Tidak Memiliki Akses ke Air Bersih (%) 4) Penduduk yang Jarak Ke Fasilitas Kesehatan > 5 km (%) dan 5) Balita berstatus Gizi Kurang (%).
Dengan menjadikan variabel-variabel tersebut sebagai satu ukuran komposit tunggal, IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah. Tingkatan status kemiskinan tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain.
4.2 ANALISIS DATA
Kemiskinan di Jawa Barat
Seperti halnya tingkat kemiskinan nasional, dalam lingkup propinsi Jawa Barat-pun tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Nilai IKM untuk pronpinsi Jawa Barat meningkat dari 26,3 pada tahun 1995 menjadi 26,9 pada tahun 1998. Selain peningkatan tersebut, yang lebih menyedihkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang mempunyai nilai IKM 25,2.
Dengan nilai IKM seperti itu, berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh UNDP, derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat berada pada klasifikasi menengah tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat relatif masih tinggi dan tentunya diperlukan kerja keras untuk mengentaskannya.
Klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu : klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10 – 25,
5
klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25 – 40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40.
Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagian besar tergolong dalam klasifikasi menengah tinggi, yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota dari 22 kabupaten kota yang ada atau sekitar 67 %. Sedangkan sisanya sebanyak 7 kabupaten/kota berada pada klasifikasi menengah rendah. Meskipun tidak ada kabupaten/kota yang tergolong berderajat kemiskinan tinggi, akan tetapi juga tidak ada satupun kabupaten/kota yang berderajat kemiskinan rendah (lihat grafik 1). Dengan komposisi seperti itu bisa dikatakan bahwa tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat secara relatif hampir sama.
Dari nilai IKM kabupaten/kota di Jawa Barat, masih terindikasikan bahwa daerah perdesaan yang direpresentasikan oleh daerah kabupaten masih menjadi konsentrasi penduduk miskin. Kenyataan tersebut terlihat dari mayoritas kabupaten yang berada pada klasifikasi menengah tinggi. Dari 16 kabupaten di Jawa Barat, hanya 3 kabupaten yang berada pada klasifikasi menengah rendah. Itupun dengan catatan untuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis mempunyai nilai yang hanya 0,1 di bawah klasifikasi menengah tinggi, yaitu mempunyai nilai indeks 24,9. Satu kabupaten lainnya dalam klasifikasi ini yaitu Kabupaten Bekasi dengan nilai indeks 21,4.
Sebaliknya untuk daerah-daerah dengan predikat kota mayoritas berada pada klasifikasi menengah rendah. Hanya Kota Bogor yang berada pada klasifikasi menengah tinggi dengan nilai indeks 26,1.
Dari analisis indikator dan variabel peyusun IKM dapat dilihat untuk indikator kesehatan kabupaten/kota yang mempunyai indikasi kesehatan paling buruk di Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. Untuk variabel Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang mempunyai persentase yang paling besar, yaitu masing-masing sebesar 26,9 % untuk Kabupaten Garut dan 21,7 % untuk Kabupaten Sukabumi dan Karawang. Sedangkan untuk variabel Balita Berstatus Gizi Kurang,
6
Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang mempunyai persentase bayi berstatus gizi kurang paling besar, yaitu sebesar 37,3 % dan 34,8 %.
Untuk indikator pendidikan yang direpresentasikan oleh variabel angka buta huruf, Kabupaten Indramayu tercatat sebagai kabupaten yang penduduknya paling banyak belum bisa baca tulis. Sekitar 33,3 % penduduk Kabupaten Indramayu dinyatakan masih buta huruf. Setelah Kabupaten Indramayu kemudian Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon yang mempunyai penduduk buta huruf terbanyak, masing-masing sebanyak 15,2 %, 13,8 %, dan 13,4 %. Dari angka-angka tersebut terlihat perbedaan yang cukup jomplang antara Kabupaten Indramayu dengan kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Indramayu perlu mendapat perhatian yang besar.
Indikator akses terhadap prasarana dasar menunjukkan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi sangat buruk dalam penyediaan air bersih. Sekitar 80 % penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan 74,9 % penduduk Kota Bekasi kesulitan untuk mengakses air bersih. Sementara 55,9 % penduduk Kabupaten Cianjur dan 34,6 % penduduk Kabupaten Sukabumi kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
Adapun jika dilhat dari nilai komprehensif IKM, kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabuapten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai nilai IKM paling rendah adalah Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Bekasi.
7
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan penelaahan terhadap nilai indeks kemiskinan manusia di atas, kabupaten/kota di Jawa Barat bisa melihat tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing relative terhadap daerah lain. Disamping itu, juga bisa melihat pada variabel apa daerah tersebut mempunyai nilai yang sangat rendah sehingga perlu perbaikan yang mendesak.
Memang, IKM hanya salah satu bentuk simplipikasi dari berbagai dimensi kemiskinan yang sangat kompleks. Meskipun demikian, hasil dari IKM ini semoga bisa menjadi indikasi atau gambaran awal bagi daerah dengan harapan masing-masing daerah bisa melakukan instropeksi untuk selanjutnya bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras dalam mengentaskan masalah kemiskinan ini.
kota yang mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabuapten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai nilai IKM paling rendah adalah Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Bekasi.
Variabel-variabel yang menyusun Indeks Kemiskinan Manusia ini adalah variabel-variabel yang dapat menunjukan tingkat kemiskinan dan dianggap paling mendasar. Variabel-variabel tersebut juga mencerminkan tiga faktor devriasi kemiskinan yaitu hidup singkat, pendidikan rendah, dan ketiadaan akses terhadap sumber daya dan fasilitas dasar, yaitu 1) Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40 Tahun (%) 2) Angka Buta Huruf (%) 3) Penduduk yang Tidak Memiliki Akses ke Air Bersih (%) 4) Penduduk yang Jarak Ke Fasilitas Kesehatan > 5 km (%) dan 5) Balita berstatus Gizi Kurang (%).
8
5.2 SARAN
Saran yang ingi saya sampaikan adalah terutama untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih mengawasi dan lebih serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan di daerah jawa barat ini. Karena kemiskinan dapat menimpulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak yang dapat kita lihat dari masalah kemiskinan ini diantaranya tingginya angka kematian, tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya buta huruf dan tingkat kesehatan dan kebersihan masyarakat yang rendah. Maka harusnya disediakan sarana umum dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu mulai dari subsidi sembako dan masalah pelayanan kesehatan pendidikan dengan kapasitas kemampuan warga miskin.
9
DAFTAR PUSTAKA
• www.Google.com
• Harian Umum Pikiran Rakyat
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• www.Yahoo.com
POTRET KEMISKINAN
DI JAWA BARAT
DISUSUN OLEH:
NAMA : ROSSY ANDRIANA A.
NPM : 31208551
KELAS : 2DD03
DOSEN : NURHADI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah di limpahkan sejak mencari ide, menyusun , hingga menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini tak akan terwujud tanpa pengarahan , bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan makalah ini
2. Kedua orang tua, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Dosen mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan Bapak Nurhadi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya .
4. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan makalah ini.
Saya menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, karena masih ada kekurangan dalam memberikan contoh kajian kontekstual. Oleh sebab itu, untuk perbaikan dan menyempurnakan makalah ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, dan khususnya untuk para mahasiswa dapat menjadi referensi dalam pengembangan wacana bidang ekonomi.
Hormat saya
( Penyusun)
i
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang penelitian 1
1.2 perumusan masalah 1
1.3 tujuan dan manfaat 1
BAB II KERANGKA TEORITIS
2.1 tinjauan pustaka 2
2.2 kerangka pemikiran 2
2.3 hipotesis 2
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 metode penelitian 3
3.2 variable dan pengukuran 3
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA
4.1 deskripsi objek penelitian 4
4.2 Analisis data 5
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN 8
5.2 SARAN 9
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut. Kemiskinana di Indonesia sekarang ini telah menjadi suatu maslah nasional yang behkan pemerintahpun tengah mengupayakan usaha pengentasan penduduk Indonesia dari masalah kemiskinan
Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap maslah-masalah social di Indonesia. Sebagai contoh nya keluarga yang miskin mempunyai tingkat penghidupan dan kesehatan yang relative minim dibandingkan orang yang kehidupannya tercukupi,
1.2 PERUMUSAN MASALAH
• Mengapa kemiskina menjadi masalah di jawa barat
• Penyebab banyaknya warga miskin di jawa barat
• Perkembangan tentang jumlah kemiskinan di jawa barat
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan dan manfaat dari makalah yang saya susun adalah dengan adanya tindakan yang lebih terpadu dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia terutama di daerah jawa barat. Dan tidak menganggap remah maslah kemiskinan yang melanda Indonesia. Selain itu juga agar dapat diketahui dengan pasti jumlah atau data tentang warga miskin di daerah jawa barat serta tindakan apa saja yang telah di ambil pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya.
1
BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1 TINJAUAN PUSTAKA
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat bahwa krisis ekonomi telah ‘berhasil’ menghapus sebagian kerja pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang dilakukan selama lebih dari dua dasawarsa. Setelah berhasil menekan jumlah penduduk miskin dari 68 % pada tahun 1970 menjadi hanya 11% pada tahun 1996, angka tersebut disulap oleh krisis ekonomi menjadi 23,4% hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun (lihat grafik 1). Pada tahun 1999 jumlah orang miskin di Indonesia meningkat menjadi 47,9 juta orang. Dari jumlah tersebut sekitar 15,6 juta orang berada di kawasan perkotaan, dan 32,3 juta orang di perdesaan. Di samping itu, masih ada sekitar 25% penduduk Indonesia yang diperkirakan rentan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti hampir separuh penduduk Indonesia dapat dikategorikan miskin atau rentan terhadap kemiskinan.
2.2 KERANGKA PEMIKIRAN
Berdasarkan banyaknya nilai atau tingkat pengangguran di masyarakat jawa barat maka dapat disimpulkan bahwa keadaan sosialnyapun juga tidak akan baik. pemerintah mengindikasikan masalah kemiskinan sebagai salah satu
masalah utama pembangunan nasional.
2.3 HIPOTESIS
Tingkat kemiskinan di jawa barat diakibatkan banyaknya penganguran dan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat miskin di daerah sekitar jawa barat dan tingat kemiskinan masyarakat jawa barat meningkat pada tiap tahunnya.
2
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 METODE PENELITIAN
Metode peneliotian yang digunakan adalah metode survey secara langsung berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah jawa barat. Yang meliputi servey terhadap 16 kabupaten di jawa barat.
3.2 VARIABLE DAN PENGUKURAN
Dari 16 kabupaten di Jawa Barat Kabupaten Bogor , Kabupaten Ciamis, Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten cirebon,Kabupaten Garut,Kabupaten Sukabumi dan Karawang,Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang Kabupaten Indramayu kabupaten/kota lainnya. tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu : klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10 – 25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25 – 40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40. serta diukur pula dengan menggunakan indikator kesehatan Balita Berstatus Gizi Kurang, indicator tingkat kematian, indikator pendidikan, indicator fasilitas kesehatan., Indikator akses terhadap prasarana dasar.
3
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
Kemiskinan adalah masalah yang mempunyai keterikatan terhadap maslah-masalah social di Indonesia. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sendiri diperlukan suatu telaah yang cukup mendalam mengenai kondisi kemiskinan tersebut. Informasi-informasi yang akurat mengenai peta kemiskinan di suatu daerah akan menjadi landasan untuk melakukan suatu penelaahan yang kemudian akan menjadi input yang sangat penting dalam penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Salah satu informasi mengenai kemiskinan yang cukup komprehensif adalah Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) yang sebelumnya sudah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri kemudian menjadi cukup populer dan dijadikan salah satu alat ukur kemajuan pembangunan di berbagai negara di dunia.
Indeks Kemiskinan Manusia dikatakan komprehensif karena di dalamnya merupakan komposit dari beberapa variabel-variabel yang mewakili indikator-indikator utama yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi. Pemilihan indikator-indikator utama tersebut merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari realitas yang kompleks untuk menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif dari sedemikian luasnya dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
Variabel-variabel yang menyusun Indeks Kemiskinan Manusia ini adalah variabel-variabel yang dapat menunjukan tingkat kemiskinan dan dianggap paling mendasar. Variabel-variabel tersebut juga mencerminkan tiga faktor devriasi kemiskinan yaitu hidup singkat, pendidikan rendah, dan ketiadaan akses terhadap sumber daya dan fasilitas dasar,
4
yaitu 1) Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40 Tahun (%) 2) Angka Buta Huruf (%) 3) Penduduk yang Tidak Memiliki Akses ke Air Bersih (%) 4) Penduduk yang Jarak Ke Fasilitas Kesehatan > 5 km (%) dan 5) Balita berstatus Gizi Kurang (%).
Dengan menjadikan variabel-variabel tersebut sebagai satu ukuran komposit tunggal, IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah. Tingkatan status kemiskinan tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain.
4.2 ANALISIS DATA
Kemiskinan di Jawa Barat
Seperti halnya tingkat kemiskinan nasional, dalam lingkup propinsi Jawa Barat-pun tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Nilai IKM untuk pronpinsi Jawa Barat meningkat dari 26,3 pada tahun 1995 menjadi 26,9 pada tahun 1998. Selain peningkatan tersebut, yang lebih menyedihkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang mempunyai nilai IKM 25,2.
Dengan nilai IKM seperti itu, berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh UNDP, derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat berada pada klasifikasi menengah tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat relatif masih tinggi dan tentunya diperlukan kerja keras untuk mengentaskannya.
Klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu : klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10 – 25,
5
klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25 – 40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40.
Kabupaten/kota di Jawa Barat sebagian besar tergolong dalam klasifikasi menengah tinggi, yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota dari 22 kabupaten kota yang ada atau sekitar 67 %. Sedangkan sisanya sebanyak 7 kabupaten/kota berada pada klasifikasi menengah rendah. Meskipun tidak ada kabupaten/kota yang tergolong berderajat kemiskinan tinggi, akan tetapi juga tidak ada satupun kabupaten/kota yang berderajat kemiskinan rendah (lihat grafik 1). Dengan komposisi seperti itu bisa dikatakan bahwa tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat secara relatif hampir sama.
Dari nilai IKM kabupaten/kota di Jawa Barat, masih terindikasikan bahwa daerah perdesaan yang direpresentasikan oleh daerah kabupaten masih menjadi konsentrasi penduduk miskin. Kenyataan tersebut terlihat dari mayoritas kabupaten yang berada pada klasifikasi menengah tinggi. Dari 16 kabupaten di Jawa Barat, hanya 3 kabupaten yang berada pada klasifikasi menengah rendah. Itupun dengan catatan untuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis mempunyai nilai yang hanya 0,1 di bawah klasifikasi menengah tinggi, yaitu mempunyai nilai indeks 24,9. Satu kabupaten lainnya dalam klasifikasi ini yaitu Kabupaten Bekasi dengan nilai indeks 21,4.
Sebaliknya untuk daerah-daerah dengan predikat kota mayoritas berada pada klasifikasi menengah rendah. Hanya Kota Bogor yang berada pada klasifikasi menengah tinggi dengan nilai indeks 26,1.
Dari analisis indikator dan variabel peyusun IKM dapat dilihat untuk indikator kesehatan kabupaten/kota yang mempunyai indikasi kesehatan paling buruk di Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. Untuk variabel Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang mempunyai persentase yang paling besar, yaitu masing-masing sebesar 26,9 % untuk Kabupaten Garut dan 21,7 % untuk Kabupaten Sukabumi dan Karawang. Sedangkan untuk variabel Balita Berstatus Gizi Kurang,
6
Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang mempunyai persentase bayi berstatus gizi kurang paling besar, yaitu sebesar 37,3 % dan 34,8 %.
Untuk indikator pendidikan yang direpresentasikan oleh variabel angka buta huruf, Kabupaten Indramayu tercatat sebagai kabupaten yang penduduknya paling banyak belum bisa baca tulis. Sekitar 33,3 % penduduk Kabupaten Indramayu dinyatakan masih buta huruf. Setelah Kabupaten Indramayu kemudian Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cirebon yang mempunyai penduduk buta huruf terbanyak, masing-masing sebanyak 15,2 %, 13,8 %, dan 13,4 %. Dari angka-angka tersebut terlihat perbedaan yang cukup jomplang antara Kabupaten Indramayu dengan kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Indramayu perlu mendapat perhatian yang besar.
Indikator akses terhadap prasarana dasar menunjukkan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi sangat buruk dalam penyediaan air bersih. Sekitar 80 % penduduk Kabupaten Tasikmalaya dan 74,9 % penduduk Kota Bekasi kesulitan untuk mengakses air bersih. Sementara 55,9 % penduduk Kabupaten Cianjur dan 34,6 % penduduk Kabupaten Sukabumi kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
Adapun jika dilhat dari nilai komprehensif IKM, kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabuapten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai nilai IKM paling rendah adalah Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Bekasi.
7
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan penelaahan terhadap nilai indeks kemiskinan manusia di atas, kabupaten/kota di Jawa Barat bisa melihat tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing relative terhadap daerah lain. Disamping itu, juga bisa melihat pada variabel apa daerah tersebut mempunyai nilai yang sangat rendah sehingga perlu perbaikan yang mendesak.
Memang, IKM hanya salah satu bentuk simplipikasi dari berbagai dimensi kemiskinan yang sangat kompleks. Meskipun demikian, hasil dari IKM ini semoga bisa menjadi indikasi atau gambaran awal bagi daerah dengan harapan masing-masing daerah bisa melakukan instropeksi untuk selanjutnya bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras dalam mengentaskan masalah kemiskinan ini.
kota yang mempunyai tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Kabuapten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Sedangkan kabupaten/kota yang mempunyai nilai IKM paling rendah adalah Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kota Bekasi.
Variabel-variabel yang menyusun Indeks Kemiskinan Manusia ini adalah variabel-variabel yang dapat menunjukan tingkat kemiskinan dan dianggap paling mendasar. Variabel-variabel tersebut juga mencerminkan tiga faktor devriasi kemiskinan yaitu hidup singkat, pendidikan rendah, dan ketiadaan akses terhadap sumber daya dan fasilitas dasar, yaitu 1) Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40 Tahun (%) 2) Angka Buta Huruf (%) 3) Penduduk yang Tidak Memiliki Akses ke Air Bersih (%) 4) Penduduk yang Jarak Ke Fasilitas Kesehatan > 5 km (%) dan 5) Balita berstatus Gizi Kurang (%).
8
5.2 SARAN
Saran yang ingi saya sampaikan adalah terutama untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk lebih mengawasi dan lebih serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan di daerah jawa barat ini. Karena kemiskinan dapat menimpulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak yang dapat kita lihat dari masalah kemiskinan ini diantaranya tingginya angka kematian, tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya buta huruf dan tingkat kesehatan dan kebersihan masyarakat yang rendah. Maka harusnya disediakan sarana umum dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu mulai dari subsidi sembako dan masalah pelayanan kesehatan pendidikan dengan kapasitas kemampuan warga miskin.
9
DAFTAR PUSTAKA
• www.Google.com
• Harian Umum Pikiran Rakyat
• Badan Pusat Statistik (BPS)
• www.Yahoo.com
Kamis, 24 Desember 2009
economic challanged of zambia
“There are several economic challenges. Among them is a lack of diversification. Copper represents about ninety per cent of the country’s export revenue. Miracles do not just happen in economics; they are caused. Planning plays a very big role. Planning from a lame vantage, however, can be very frustrating.
A nation can borrow all it can, but if it does not produce, it is only postponing trouble. I reason that is why the wealth of nations is measured in productivity terms – GDP. The key word is “product.” Diversification means multiplying productivity. It means lessening dependence on only one means of production and expanding the reserves
Government should not guarantee the equality of results. It should do everything possible to guarantee every citizen an equal chance to participate in the economic marketplace. The economy must be constructed on free markets model – where firms and households, and not government, determine the market activities by their interaction in the marketplace. Prices and self-interest should guide the firms and households’ decisions and not government. This will lead to efficiency as will be in the position to get the most she can from her scarce resources.
The role of government economy should be to ensure equity. Government should create a level playing field for all competing in the marketplace. It can do this by enacting legislation, setting out regulations and developing policy that ensure equitable competition and fair play.
Inflation Challenge
Absence of productivity leads to economic problems. The biggest of these is inflation. Inflation not surprisingly is also defined in production terms as the rapid rise in prices caused by an inadequate supply of goods and services. Inflation arises from a decline in the purchasing power of the money. As a result government is tempted to print more money leading to an increase in the overall level of prices in the economy.
In simple economic terms, this means that total demand exceeds supply. This is a productivity issue. It simply means that there is less than what is required. The problem is in government’s rush to print more money or borrow more thereby compounding the inflation problem further instead of curbing it.
Emerging leaders will have to address the inflation challenge head on. High inflation imposes various costs on the society. Keeping inflation at low levels should be a goal of the emerging leaders.
In strong economies such as the ones China, the US, Germany, Canada and Japan have, sometimes there could be a short run tradeoff between inflation and unemployment. The printing of more money may lead temporarily to the creation of employment. However, in the case where inflation has existed for far too long, inflation is a menace. This calls for government to employ various policy instruments of monetary and fiscal policy such as spending, tax cuts, and so on, to control the economy.
Debt Burden
The complexity of the economic system is compounded further by a large foreign debt at US $4.4 billion (2006) which needs to be serviced and an insurmountable public debt which has paralyzed all efforts at redeeming the economy. Pegged at 65 per cent, public debt denies the proper running of the economy.
Sometimes we have lambasted the bilateral and multilateral agreements for our debts. What we forget is that the borrower is always a slave of the lender! When we borrow, we empower the lending institutions to control us. The Highly Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) may seem like an ideal initiative now, but why don’t we avoid both the shame of being categorized as highly indebted and poor, and begin to be the lenders instead?
We cannot achieve national dignity if we continue to borrow, and expect debt forgiveness. HIPC, introduced in 1996, is not a bad idea if its purpose is to help us stop further begging. HIPC necessitates a threshold benchmark which in turn facilitates debt reduction of up to over 60 per cent. In lieu of HIPC and related initiatives, we must strive to produce and invest so that we prevent the embarrassment of being always at the receiving end.
Foremost was the initial failure to diversify economic activities away from the mining industry. This subjected the national economy to the vagaries of steep decreases in copper prices and production levels.
Secondly, the unprecedented Likes in petroleum prices by the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in 1973-1974 and 1979-1980 resulted in a sharp rise in the price of imported oil which essentially drained the public treasury.
Thirdly, the socialist policies espoused by UNIP barred both local and foreign private investors from certain commercial and industrial sectors of the country's economy and recommended the creation of state and parastatal companies to operate in such sectors of the economy from the late 1960s to 1991.
The monopolistic position enjoyed by both state and parastatal companies in the country’s economy culminated in complacence and gross inefficiency because, in the absence of competition, government found it unnecessary to seek innovative ways and means of improving the quality and quantity of production output.
This led to the rampant commodity shortages during the Second Republic. Coupled with this was the UNIP government’s postponement of the macro-economic adjustment — which would have enabled to create a competitive and more productive socioeconomic system.
The moneys we borrow come with strings attached. What we call conditionality is nothing but a safeguard. Safeguards are necessary for business survival. In Africa we think that we can borrow and still be free. That’s a ruse. The IMF only helps countries that are facing serious financial difficulties in paying for their imports or repaying loans. Imports are goods and services we buy from outside.
IMF comes in when we fail to repay the loans we get. Some people blame the IMF for the economic problems.That’s not being realistic. After all, if our governments never borrowed (or if we borrowed and invested wisely), we would not be affected in any way by the IMF conditions.
In relation to production, we are mainly talking about agriculture and manufacturing. Agriculture or farming produces raw materials which industries use to make finished products. Recognizing this, the Bretton Woods created the World Bank which provides low-cost, long-term loans to less developed countries to develop basic industries and facilities, such as roads and electric power plants. So far the World Bank has fulfilled its obligation and should be commended. Onus is on affected governments to channel the loans to their intended projects.
The government cannot be sequestered from the IMF or the World Bank. It should instead work with these institutions if is going to successfully overcome its enormous economic challenges. Rule of thumb is in reinvesting what is procured from these institutions in infrastructure development and employment creation.
Balance of Payment Deficits
Production leads to export spurts. In balance of trade terms, the more we export the better. Exporting more goods and services and decreasing imports has explained why despite having constant deficit in its current account, the United States continues to be the richest nation on earth.
When a country buys more goods and services made abroad than it sells to foreigners that country will have balance of payment deficit. A country cannot continue to buy more than it sells indefinitely. This scenario has led to the inability to pay bills and to limited international trade.
This state of affairs has also led in part to the frequent restrictions on the outflow of the Kwacha and the inactivity of foreign businesses in the country. When that happens we run to the IMF. In balance of trade, what matters is production. The nation that produces wins no matter on what terms or conditions!
Investing in Investment
Conventional wisdom teaches that consuming more than you produce may lead to deficit. The credit crunch of 2008 which led to the global economic recession in the United States was partly caused by greed – people consumed more than they earned.
The emerging leaders should learn an economic lesson from recent history. If the 21st century is to be different from that of yesteryear's, there should be concerted effort to produce, invest in infrastructural development, education and health-care while at the same time educating both the government and the citizenry to live within their means.
The current economic picture may be bleak, but her future is promising. To unlock our nation’s economic potential I submit the following: Government should both cut taxes and spend on major infrastructural development. Tax cuts, and even tax holidays, will give tax payers enough purchasing power and thus avoiding the temptation of printing more money which leads to inflation.
In adhering to free market economics, government should reduce tax rates on capital. This will encourage business investment and the creation of well-paying jobs. When the highest tax burden falls on business investment, employment creation suffers.
A nation can borrow all it can, but if it does not produce, it is only postponing trouble. I reason that is why the wealth of nations is measured in productivity terms – GDP. The key word is “product.” Diversification means multiplying productivity. It means lessening dependence on only one means of production and expanding the reserves
Government should not guarantee the equality of results. It should do everything possible to guarantee every citizen an equal chance to participate in the economic marketplace. The economy must be constructed on free markets model – where firms and households, and not government, determine the market activities by their interaction in the marketplace. Prices and self-interest should guide the firms and households’ decisions and not government. This will lead to efficiency as will be in the position to get the most she can from her scarce resources.
The role of government economy should be to ensure equity. Government should create a level playing field for all competing in the marketplace. It can do this by enacting legislation, setting out regulations and developing policy that ensure equitable competition and fair play.
Inflation Challenge
Absence of productivity leads to economic problems. The biggest of these is inflation. Inflation not surprisingly is also defined in production terms as the rapid rise in prices caused by an inadequate supply of goods and services. Inflation arises from a decline in the purchasing power of the money. As a result government is tempted to print more money leading to an increase in the overall level of prices in the economy.
In simple economic terms, this means that total demand exceeds supply. This is a productivity issue. It simply means that there is less than what is required. The problem is in government’s rush to print more money or borrow more thereby compounding the inflation problem further instead of curbing it.
Emerging leaders will have to address the inflation challenge head on. High inflation imposes various costs on the society. Keeping inflation at low levels should be a goal of the emerging leaders.
In strong economies such as the ones China, the US, Germany, Canada and Japan have, sometimes there could be a short run tradeoff between inflation and unemployment. The printing of more money may lead temporarily to the creation of employment. However, in the case where inflation has existed for far too long, inflation is a menace. This calls for government to employ various policy instruments of monetary and fiscal policy such as spending, tax cuts, and so on, to control the economy.
Debt Burden
The complexity of the economic system is compounded further by a large foreign debt at US $4.4 billion (2006) which needs to be serviced and an insurmountable public debt which has paralyzed all efforts at redeeming the economy. Pegged at 65 per cent, public debt denies the proper running of the economy.
Sometimes we have lambasted the bilateral and multilateral agreements for our debts. What we forget is that the borrower is always a slave of the lender! When we borrow, we empower the lending institutions to control us. The Highly Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) may seem like an ideal initiative now, but why don’t we avoid both the shame of being categorized as highly indebted and poor, and begin to be the lenders instead?
We cannot achieve national dignity if we continue to borrow, and expect debt forgiveness. HIPC, introduced in 1996, is not a bad idea if its purpose is to help us stop further begging. HIPC necessitates a threshold benchmark which in turn facilitates debt reduction of up to over 60 per cent. In lieu of HIPC and related initiatives, we must strive to produce and invest so that we prevent the embarrassment of being always at the receiving end.
Foremost was the initial failure to diversify economic activities away from the mining industry. This subjected the national economy to the vagaries of steep decreases in copper prices and production levels.
Secondly, the unprecedented Likes in petroleum prices by the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in 1973-1974 and 1979-1980 resulted in a sharp rise in the price of imported oil which essentially drained the public treasury.
Thirdly, the socialist policies espoused by UNIP barred both local and foreign private investors from certain commercial and industrial sectors of the country's economy and recommended the creation of state and parastatal companies to operate in such sectors of the economy from the late 1960s to 1991.
The monopolistic position enjoyed by both state and parastatal companies in the country’s economy culminated in complacence and gross inefficiency because, in the absence of competition, government found it unnecessary to seek innovative ways and means of improving the quality and quantity of production output.
This led to the rampant commodity shortages during the Second Republic. Coupled with this was the UNIP government’s postponement of the macro-economic adjustment — which would have enabled to create a competitive and more productive socioeconomic system.
The moneys we borrow come with strings attached. What we call conditionality is nothing but a safeguard. Safeguards are necessary for business survival. In Africa we think that we can borrow and still be free. That’s a ruse. The IMF only helps countries that are facing serious financial difficulties in paying for their imports or repaying loans. Imports are goods and services we buy from outside.
IMF comes in when we fail to repay the loans we get. Some people blame the IMF for the economic problems.That’s not being realistic. After all, if our governments never borrowed (or if we borrowed and invested wisely), we would not be affected in any way by the IMF conditions.
In relation to production, we are mainly talking about agriculture and manufacturing. Agriculture or farming produces raw materials which industries use to make finished products. Recognizing this, the Bretton Woods created the World Bank which provides low-cost, long-term loans to less developed countries to develop basic industries and facilities, such as roads and electric power plants. So far the World Bank has fulfilled its obligation and should be commended. Onus is on affected governments to channel the loans to their intended projects.
The government cannot be sequestered from the IMF or the World Bank. It should instead work with these institutions if is going to successfully overcome its enormous economic challenges. Rule of thumb is in reinvesting what is procured from these institutions in infrastructure development and employment creation.
Balance of Payment Deficits
Production leads to export spurts. In balance of trade terms, the more we export the better. Exporting more goods and services and decreasing imports has explained why despite having constant deficit in its current account, the United States continues to be the richest nation on earth.
When a country buys more goods and services made abroad than it sells to foreigners that country will have balance of payment deficit. A country cannot continue to buy more than it sells indefinitely. This scenario has led to the inability to pay bills and to limited international trade.
This state of affairs has also led in part to the frequent restrictions on the outflow of the Kwacha and the inactivity of foreign businesses in the country. When that happens we run to the IMF. In balance of trade, what matters is production. The nation that produces wins no matter on what terms or conditions!
Investing in Investment
Conventional wisdom teaches that consuming more than you produce may lead to deficit. The credit crunch of 2008 which led to the global economic recession in the United States was partly caused by greed – people consumed more than they earned.
The emerging leaders should learn an economic lesson from recent history. If the 21st century is to be different from that of yesteryear's, there should be concerted effort to produce, invest in infrastructural development, education and health-care while at the same time educating both the government and the citizenry to live within their means.
The current economic picture may be bleak, but her future is promising. To unlock our nation’s economic potential I submit the following: Government should both cut taxes and spend on major infrastructural development. Tax cuts, and even tax holidays, will give tax payers enough purchasing power and thus avoiding the temptation of printing more money which leads to inflation.
In adhering to free market economics, government should reduce tax rates on capital. This will encourage business investment and the creation of well-paying jobs. When the highest tax burden falls on business investment, employment creation suffers.
Senin, 30 November 2009
ini uwdh mulai musim uwjan!!!!
wah.................
jakarta uwdah ujan gede bgd niy!!!!
giman kalobanjir yah!!!!
uts yang damn!!!
bikin semakin pusing aza niy pala gw!!!
thinking of you never end!!
coz you know where i'm with you I'am yhinking of you!! thinking of you all the time!!!
you treat me just like another stranger!! like you've never see me!!
i hate you while you like that!!
semua tetang kamu harus pergi sekarang dari hidup w!!!
gg da lagi cerita tentang lw lg!!!
damn you!!!
jakarta uwdah ujan gede bgd niy!!!!
giman kalobanjir yah!!!!
uts yang damn!!!
bikin semakin pusing aza niy pala gw!!!
thinking of you never end!!
coz you know where i'm with you I'am yhinking of you!! thinking of you all the time!!!
you treat me just like another stranger!! like you've never see me!!
i hate you while you like that!!
semua tetang kamu harus pergi sekarang dari hidup w!!!
gg da lagi cerita tentang lw lg!!!
damn you!!!
Rabu, 18 November 2009
tugas ekonomi pembangunan UMKM
PELAKU EKONOMI
UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha Sandal
di kota Jakarta Timur
Disusun oleh:
Nama : Rossy Andriana A.
Npm : 31208551
Kelas : 2 DD 03
Universitas Gunadarma
2009
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah di limpahkan sejak mencari ide, menyusun , hingga menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini tak akan terwujud tanpa pengarahan , bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan makalah ini
2. Kedua orang tua, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Dosen mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan Bapak Nurhadi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya .
4. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan makalah ini.
Saya menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, karena masih ada kekurangan dalam memberikan contoh kajian kontekstual. Oleh sebab itu, untuk perbaikan dan menyempurnakan makalah ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, dan khususnya untuk para mahasiswa dapat menjadi referensi dalam pengembangan wacana bidang ekonomi.
Hormat saya
( Penyusun)
i
DAFTAR ISI
Cover
Kata pengantar i
Daftar isi ii
Pendahuluan iii
BAB I ASPEK KELEMBAGAAN
I.I Latar belakang perusahaan (usaha) 1
I.II Jumlah karyawan 1
I.III Tanggung jawab 2
I.IV Struktur organisasi 2
BAB II ASPEK PRODUKSI
II.I Jenis produksi yang dihasilkan 3
II.II Proses produksi 3
II.III Fasilitas produksi 4
II.IV Cara distribusi 4
BAB III Aspek keuangan
III.I Modal awal 5
III.II Biaya produksi 5
III.III laporan keuangan 6
BAB IV Penutup
IV.I Kesimpulan 7
IV.II Saran 7
ii
PENDAHULUAN
UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk usaha yang merupakan ujung tombak dalam perekonomian di indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang paling banyak terdapat dalam masyarakat sekaligus sebagai bagian penting dalam perekonomian karena usaha mikro ini dapat di bentuk dengan mudah dan modal yang relatif tidak begitu banyak, siapapu dapat mendirikan suatu usaha mikronya sendiri. Denagan banyaknya usah mikro kecil dan menengah yang ada membuat para pengusaha mikro ini harus pintar-pintar membuat ide-ide baru agar dapat bersaing dengan hasil produk usaha yang lainnya.
Selain itu usaha mikro yang banyak terdapat dalam masyarakat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru serta menyerap tenaga kerja dalam masyarakat. Usah mikro lebih akrab dengan masyarakat karana sebagian besar usaha mikro ini melakukan proses produksi sesuai dengan minat dan selera masyarakat sekitar tempat usaha tersebut.
Tanpa adanaya para pengusaha kecil dan menengah ini maka sistem perekonomian di indonesia tidak akan berjalan dengan lancar karena perputaran dana tunai dalam usaha mikro terhitung cepat dan setiap tahunnya selalu muncul usaha-usaha mikro baru dengan ide-ide usaha baru.
Salah satunya dalah usaha mikro kecil menengah planet mushroom yang akan saya bahas dalam makalah saya kali ini.
iii
BAB I
ASPEK KELEMBAGAAN
I.I Latar belakang perusahaan
Usah kecil menengah yang saya angkat kali ini adalah usah ayang di beri nama planet mushroom. Usaha planet mushroom ini merupakan salah satu bentuk UKM kerjasama. Dimana tidak hanya ada satu owner saja dalam usaha ini. Dimulai dari pertemanan saat SMA empat oarang pendiri planet mushroom yaitu, okky atthori, Aldiansyah, rudi dan krisnadi mulyono. Ketika mereka lulus SMA dan mengenyam bangku kuliah mereka merealisasikan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk dan design-design gambar pada media sandal, yang mendorong mereka mendirikan usaha planet mushroom. Planet mushroom didirikan sekitar tahun 2005, untuk proses produksi dari planet mushroom berada di daerah Jl. Pisang mas 1 n0 3 Harapan baru. Sedangkat tempat untuk memasarkan sandal-sandal produksi planet mushroom dapat dijumpai pada toko atau galery planet mushroom di daerah harapan baru regensi, jakarta timur.
I.II Jumlah karyawan
Planet mushroom yang tergolong usaha kecil menengah hingga saat ini hanya mempekerjakan 3 orang karyawan dalam proses produksi dan galery. Namun tidak sepenuhnya para pendirinya melepas begitu saja, para pendiri planet mushroom selalu turut serta dalam proses produksi dan pengawasan prouk-produknya.
1
I.III Tanggung jawab
Semua anggota atau pendiri dari planet mushroom inimemiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam menjaga kualitas dan kontinuitas usaha ini. Namun karena kebanyakan dari para anggotanya masih menjalani kuliah maka ditunjuklah Krisnadi mulyono sabagai penaggung jawab atas kegiatan produksi langsung planet mushroom.
I.IV Struktur organisasi
2
BAB II
ASPEK USAHA
II.I Jenis-Jenis produksi yang dihasilkan
Usah kecil menengah planet mushroom ini hasil produksi utamanya adalah berupa produk sandal distro, yaitu sandal yang dibentuk sendiri sesuai design-design khusus planet mushroom yang mempunyai ciri khusus. System produksi planet mushroom dapat berupa design dibuat sendiri, atau apabila ada pelanggan yang menginginkan design tertentu atau dia memiliki design tertentupun dapat melayani pembuatan sandal tersebut. Namun biasanya planet mushroom juga memproduksi baju, kaos, celana pendek , jeans dan topi sesuai dengan pesanan dari para konsumen kepada planet mushroom.
II.II proses produksi
Proses produksinya dimuali deri pencarian bahan baku seperti dalam pembuatan sandal distro, bahan baku yang dibutuhkan antara lain :
1. spon super/ karet
2. tali plastic
pertama yang harus dilakukan adalah memilih alas sandal yang berkualitas seperti dari spon super atau karet khusus yang dapat dipastikan nyaman apabila dipijak, kemudian dengan menggunakan alat press maka spon tersebut yang pada awalnya masih berbentuk kotak spon biasa dipress dan dibentuk seperti layaknya bentuk sandal, setelah tahap pembantukan alas sandal selesai kemidian spon yang sudah berbentuk tersebut di sablon dengan motif atau design gambar yang telah ditentukan sebelumnya atau design yang di buat oleh konsumen. Lalu alas sandal yang telah diberi motif kemudian dirapikan bentuk cetakan atau hasil pressannya .
3
setelah itu tinggal memasangkan tali penjepit kaki yang terbuat dari plastic, dan tahap terakhir produksi adalah packaging atau pembungkusan hasil produksi dengan memasangkan bandrol harga dan merk planet mushroom maka sepasang sandal itu di bungkus dengan plastic pembungkus san siap untuk dipasarkan.
II.III Fasilitas produksi
sedangkan peralatan yang digunakan dalm proses produksi pembuatan sandal adalah :
1. alat press
2. lem
3. sablon
4. gunting/carter
II.IV Cara Distribusi
Cara atau strategi pemasaran yang diambil oleh planet mushroom pada tahap awal produksi atau pada saat usah kecil menengah ini baru didirikan selain berita dari mulut ke mulut usaha ini dimulai dengan menyebarkan brosus tentang barang dan produk hasil produksinya ke tempat-tempat yang ramai di kunjungi orang atau ke sekolahan-sekolahan, took-toko lain yang lebih dulu berdiri dan lingkungan kampus.planet mushroom memilih untuk memasarkan barang hasil produksinya langsung kepada konsumen tanpa adanya perantara atau via pegiriman, para konsumen atau pelanggan yang berminat atau inagin mencari barang produksi planet mushroom bisa langsung saja mendatangi toko planet mushroom yang berlokasi di harapan baru regensi, Jakarta timur.
4
BAB III
ASPEK MENEJEMEN KEUANGAN
III.I Modal awal
Modal awal pendirian planet mushroom adalah sebesar Rp. 48.000.000 sehingga kas awal yang disetor oleh masing-masimg anggota adalah sebesar:
48.000.000 = 12.000.000
4
Jadi tiap anggota menanamkan modalnya sebesar Rp. 12.000.000
III.II Biaya produksi
Biaya produksi sandal
Biaya bahan baku
spon super 350.000 (1 pak isi 100)
tali 100.000 (2 pak isi @ 100)
Biaya peralatan
alat press 2 = 1.500.000
lem 10 = 250.000
sablon 150.000
gunting 50.000
produksi untuk sandal = 2.400.000 untuk 100 sandal
biaya produksi 1 sandal = 2.400.000
100
= 24.000
5
Produksi untuk 1 sandal sebesar Rp. 24.000 harga jual kembali Rp. 40.000 – Rp. 70.000.
Omset untuk 100 sandal = 40.000*100
= 4.000.000
Keuntungan dari penjualan 100 buah sandal @ 40.000
= 4.000.0000-2.400.000
= 1.600.000
III.III Laporan keuangan bulan oktober
Produksi bulan oktober adalah sebesar 200 piece
Pembelian bahan baku
spon super = 700.000
tali = 200.000 ( 4 pak)
sablon = 300.000
proses produksi = 750.000
upah karyawan (3) = 2.100.000 (@ 700.000)
perawatan gedung = 1.000.000
3.350.000
Penjualna per hari pada bulan oktober min 3 piece @ 55.000
55.000*3 = 165.000
Perbulannya 165.000*30
= 4.950.000
Untuk satu bulan penjualan sandal keuntungan uyang di dapat oleh planet mushroom adalah sebesar 4.950.000 – 3.550.000 = 1.400.000
Jadi keuntungan yang diperoleh planet mushroom tiap bulannya kurang lebih Rp. 1.400.000
6
BAB IV
PENUTUP
IV.I Kesimpulan
Planet mushroom adalah salah satu bentuk usah akecil menengah (UKM) yang dibentuk bersama sama antara okky atthori, krisnadi mulyono, aldiansyah dan rudi. Planet ushroom didirikan tahun 2005 tepatnya di Jl. Pisang mas 1 n0 3 Harapan baru. Dan sebuah toko yang beralamat di harapan baru regensi, jakrta timur. dengan produksi utamanya berupa sandal dengan berkisar antara Rp. 40.000 – 70.000/ piece sistem pemasaran hasil produksi planet mushroom dengan penyebaran brosur dan pamflet ke tempat-tempat yang ramai dan sering dikunjungi orang. produksi modal awal dari planet mushroom adalah sebesar Rp. 48.000.000, dengan masing-masing anggota menanamkan modalnya sebesar Rp. 12.000.000. dari produksi 100 buah sandal planet mushroom dapat memperolah keuntungan sebesar Rp. 1.600.000. namun selain produksi sandal, planet mushroom juga dapat menghasilkan barang –barang produksi seperti kaos, celana, topi Dll.
IV.II Saran
Saran saya kepada masyarakat lebih seringlah menggunakn barang-barang buatan dalam negri dan kreasi anak bangsa yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negri. Apalagi di era ekonomi global dengan persaingan yang sangat ketat ini jangan ragu untuk membuka usah abaru walupun usaha tersebut masih terbilang kecil.dan meningkatkan kinerja usah akecil dan menengah yang merupakan tonggak perekonomian Indonesia saat ini. Karena dari usaha kecil menengah inilah justru muncul lapangan-lapangan kerja baru.
7
UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Usaha Sandal
di kota Jakarta Timur
Disusun oleh:
Nama : Rossy Andriana A.
Npm : 31208551
Kelas : 2 DD 03
Universitas Gunadarma
2009
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah di limpahkan sejak mencari ide, menyusun , hingga menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini tak akan terwujud tanpa pengarahan , bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan makalah ini
2. Kedua orang tua, yang telah memotivasi dalam menyelesaikan makalah ini.
3. Dosen mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan Bapak Nurhadi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya .
4. Dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan pembuatan makalah ini.
Saya menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, karena masih ada kekurangan dalam memberikan contoh kajian kontekstual. Oleh sebab itu, untuk perbaikan dan menyempurnakan makalah ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, dan khususnya untuk para mahasiswa dapat menjadi referensi dalam pengembangan wacana bidang ekonomi.
Hormat saya
( Penyusun)
i
DAFTAR ISI
Cover
Kata pengantar i
Daftar isi ii
Pendahuluan iii
BAB I ASPEK KELEMBAGAAN
I.I Latar belakang perusahaan (usaha) 1
I.II Jumlah karyawan 1
I.III Tanggung jawab 2
I.IV Struktur organisasi 2
BAB II ASPEK PRODUKSI
II.I Jenis produksi yang dihasilkan 3
II.II Proses produksi 3
II.III Fasilitas produksi 4
II.IV Cara distribusi 4
BAB III Aspek keuangan
III.I Modal awal 5
III.II Biaya produksi 5
III.III laporan keuangan 6
BAB IV Penutup
IV.I Kesimpulan 7
IV.II Saran 7
ii
PENDAHULUAN
UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu bentuk usaha yang merupakan ujung tombak dalam perekonomian di indonesia. Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang paling banyak terdapat dalam masyarakat sekaligus sebagai bagian penting dalam perekonomian karena usaha mikro ini dapat di bentuk dengan mudah dan modal yang relatif tidak begitu banyak, siapapu dapat mendirikan suatu usaha mikronya sendiri. Denagan banyaknya usah mikro kecil dan menengah yang ada membuat para pengusaha mikro ini harus pintar-pintar membuat ide-ide baru agar dapat bersaing dengan hasil produk usaha yang lainnya.
Selain itu usaha mikro yang banyak terdapat dalam masyarakat juga dapat menciptakan lapangan kerja baru serta menyerap tenaga kerja dalam masyarakat. Usah mikro lebih akrab dengan masyarakat karana sebagian besar usaha mikro ini melakukan proses produksi sesuai dengan minat dan selera masyarakat sekitar tempat usaha tersebut.
Tanpa adanaya para pengusaha kecil dan menengah ini maka sistem perekonomian di indonesia tidak akan berjalan dengan lancar karena perputaran dana tunai dalam usaha mikro terhitung cepat dan setiap tahunnya selalu muncul usaha-usaha mikro baru dengan ide-ide usaha baru.
Salah satunya dalah usaha mikro kecil menengah planet mushroom yang akan saya bahas dalam makalah saya kali ini.
iii
BAB I
ASPEK KELEMBAGAAN
I.I Latar belakang perusahaan
Usah kecil menengah yang saya angkat kali ini adalah usah ayang di beri nama planet mushroom. Usaha planet mushroom ini merupakan salah satu bentuk UKM kerjasama. Dimana tidak hanya ada satu owner saja dalam usaha ini. Dimulai dari pertemanan saat SMA empat oarang pendiri planet mushroom yaitu, okky atthori, Aldiansyah, rudi dan krisnadi mulyono. Ketika mereka lulus SMA dan mengenyam bangku kuliah mereka merealisasikan ide-ide kreatif mereka dalam bentuk dan design-design gambar pada media sandal, yang mendorong mereka mendirikan usaha planet mushroom. Planet mushroom didirikan sekitar tahun 2005, untuk proses produksi dari planet mushroom berada di daerah Jl. Pisang mas 1 n0 3 Harapan baru. Sedangkat tempat untuk memasarkan sandal-sandal produksi planet mushroom dapat dijumpai pada toko atau galery planet mushroom di daerah harapan baru regensi, jakarta timur.
I.II Jumlah karyawan
Planet mushroom yang tergolong usaha kecil menengah hingga saat ini hanya mempekerjakan 3 orang karyawan dalam proses produksi dan galery. Namun tidak sepenuhnya para pendirinya melepas begitu saja, para pendiri planet mushroom selalu turut serta dalam proses produksi dan pengawasan prouk-produknya.
1
I.III Tanggung jawab
Semua anggota atau pendiri dari planet mushroom inimemiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam menjaga kualitas dan kontinuitas usaha ini. Namun karena kebanyakan dari para anggotanya masih menjalani kuliah maka ditunjuklah Krisnadi mulyono sabagai penaggung jawab atas kegiatan produksi langsung planet mushroom.
I.IV Struktur organisasi
2
BAB II
ASPEK USAHA
II.I Jenis-Jenis produksi yang dihasilkan
Usah kecil menengah planet mushroom ini hasil produksi utamanya adalah berupa produk sandal distro, yaitu sandal yang dibentuk sendiri sesuai design-design khusus planet mushroom yang mempunyai ciri khusus. System produksi planet mushroom dapat berupa design dibuat sendiri, atau apabila ada pelanggan yang menginginkan design tertentu atau dia memiliki design tertentupun dapat melayani pembuatan sandal tersebut. Namun biasanya planet mushroom juga memproduksi baju, kaos, celana pendek , jeans dan topi sesuai dengan pesanan dari para konsumen kepada planet mushroom.
II.II proses produksi
Proses produksinya dimuali deri pencarian bahan baku seperti dalam pembuatan sandal distro, bahan baku yang dibutuhkan antara lain :
1. spon super/ karet
2. tali plastic
pertama yang harus dilakukan adalah memilih alas sandal yang berkualitas seperti dari spon super atau karet khusus yang dapat dipastikan nyaman apabila dipijak, kemudian dengan menggunakan alat press maka spon tersebut yang pada awalnya masih berbentuk kotak spon biasa dipress dan dibentuk seperti layaknya bentuk sandal, setelah tahap pembantukan alas sandal selesai kemidian spon yang sudah berbentuk tersebut di sablon dengan motif atau design gambar yang telah ditentukan sebelumnya atau design yang di buat oleh konsumen. Lalu alas sandal yang telah diberi motif kemudian dirapikan bentuk cetakan atau hasil pressannya .
3
setelah itu tinggal memasangkan tali penjepit kaki yang terbuat dari plastic, dan tahap terakhir produksi adalah packaging atau pembungkusan hasil produksi dengan memasangkan bandrol harga dan merk planet mushroom maka sepasang sandal itu di bungkus dengan plastic pembungkus san siap untuk dipasarkan.
II.III Fasilitas produksi
sedangkan peralatan yang digunakan dalm proses produksi pembuatan sandal adalah :
1. alat press
2. lem
3. sablon
4. gunting/carter
II.IV Cara Distribusi
Cara atau strategi pemasaran yang diambil oleh planet mushroom pada tahap awal produksi atau pada saat usah kecil menengah ini baru didirikan selain berita dari mulut ke mulut usaha ini dimulai dengan menyebarkan brosus tentang barang dan produk hasil produksinya ke tempat-tempat yang ramai di kunjungi orang atau ke sekolahan-sekolahan, took-toko lain yang lebih dulu berdiri dan lingkungan kampus.planet mushroom memilih untuk memasarkan barang hasil produksinya langsung kepada konsumen tanpa adanya perantara atau via pegiriman, para konsumen atau pelanggan yang berminat atau inagin mencari barang produksi planet mushroom bisa langsung saja mendatangi toko planet mushroom yang berlokasi di harapan baru regensi, Jakarta timur.
4
BAB III
ASPEK MENEJEMEN KEUANGAN
III.I Modal awal
Modal awal pendirian planet mushroom adalah sebesar Rp. 48.000.000 sehingga kas awal yang disetor oleh masing-masimg anggota adalah sebesar:
48.000.000 = 12.000.000
4
Jadi tiap anggota menanamkan modalnya sebesar Rp. 12.000.000
III.II Biaya produksi
Biaya produksi sandal
Biaya bahan baku
spon super 350.000 (1 pak isi 100)
tali 100.000 (2 pak isi @ 100)
Biaya peralatan
alat press 2 = 1.500.000
lem 10 = 250.000
sablon 150.000
gunting 50.000
produksi untuk sandal = 2.400.000 untuk 100 sandal
biaya produksi 1 sandal = 2.400.000
100
= 24.000
5
Produksi untuk 1 sandal sebesar Rp. 24.000 harga jual kembali Rp. 40.000 – Rp. 70.000.
Omset untuk 100 sandal = 40.000*100
= 4.000.000
Keuntungan dari penjualan 100 buah sandal @ 40.000
= 4.000.0000-2.400.000
= 1.600.000
III.III Laporan keuangan bulan oktober
Produksi bulan oktober adalah sebesar 200 piece
Pembelian bahan baku
spon super = 700.000
tali = 200.000 ( 4 pak)
sablon = 300.000
proses produksi = 750.000
upah karyawan (3) = 2.100.000 (@ 700.000)
perawatan gedung = 1.000.000
3.350.000
Penjualna per hari pada bulan oktober min 3 piece @ 55.000
55.000*3 = 165.000
Perbulannya 165.000*30
= 4.950.000
Untuk satu bulan penjualan sandal keuntungan uyang di dapat oleh planet mushroom adalah sebesar 4.950.000 – 3.550.000 = 1.400.000
Jadi keuntungan yang diperoleh planet mushroom tiap bulannya kurang lebih Rp. 1.400.000
6
BAB IV
PENUTUP
IV.I Kesimpulan
Planet mushroom adalah salah satu bentuk usah akecil menengah (UKM) yang dibentuk bersama sama antara okky atthori, krisnadi mulyono, aldiansyah dan rudi. Planet ushroom didirikan tahun 2005 tepatnya di Jl. Pisang mas 1 n0 3 Harapan baru. Dan sebuah toko yang beralamat di harapan baru regensi, jakrta timur. dengan produksi utamanya berupa sandal dengan berkisar antara Rp. 40.000 – 70.000/ piece sistem pemasaran hasil produksi planet mushroom dengan penyebaran brosur dan pamflet ke tempat-tempat yang ramai dan sering dikunjungi orang. produksi modal awal dari planet mushroom adalah sebesar Rp. 48.000.000, dengan masing-masing anggota menanamkan modalnya sebesar Rp. 12.000.000. dari produksi 100 buah sandal planet mushroom dapat memperolah keuntungan sebesar Rp. 1.600.000. namun selain produksi sandal, planet mushroom juga dapat menghasilkan barang –barang produksi seperti kaos, celana, topi Dll.
IV.II Saran
Saran saya kepada masyarakat lebih seringlah menggunakn barang-barang buatan dalam negri dan kreasi anak bangsa yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk luar negri. Apalagi di era ekonomi global dengan persaingan yang sangat ketat ini jangan ragu untuk membuka usah abaru walupun usaha tersebut masih terbilang kecil.dan meningkatkan kinerja usah akecil dan menengah yang merupakan tonggak perekonomian Indonesia saat ini. Karena dari usaha kecil menengah inilah justru muncul lapangan-lapangan kerja baru.
7
rangkuman bab 7
MANAJEMAN EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA : ROSSY A.
KELAS : 2DD03
NPM : 31208551
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana pusat.
Tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Namun demikian, walaupun tidak ada kesepakatan pendapat di antara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.
Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan:
a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkah disebut
sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha pemerataan pembangunan kegiatan-kegiatan
f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-
kegiatan pembangunan.
g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:
fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman
bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek
perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan
evaluasi.
Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan adalah :
1. Penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih
efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang mantap.
3. Stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.
SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI
Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan ekonomi adalah gagasan gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian. Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, sector luar negeri, dan sebagainya.
Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB mengemukakan bahwaperekonomian pasar (market economy) yang tidak terkendali dapat, dan seringkah,mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami kemandegan ekonomi, gejolak harga, dan tingkat pengerjaan (employment ) yang rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana memobilisir sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan lancar, cepat, dan seimbang. Oleh karena itu, perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang esensial untuk mengarahkan dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB.
PROSES PERENCANAAN EKONOMI
Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya ke empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus menetapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan (employment) sebesar 4 persen per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut.
Alternatif ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat (urut- urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan, misalnya pertumbuhan dan pengerjaan (employment), yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap pertama proses perencanaan (ekonomi). Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kesemuanya itu, bersama dengan keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target-targetnya. Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi - seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan - yang termasuk dalam perencanaan nasional; kebijaksanaan- kebijaksanaan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun). Rangkaian perencanaan sperti ini hanya akan dapat berjalan dengan baik jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN SOSIALIS
Perencanaan ekonomi dalam perekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni ini bubar) dan perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Sumberdaya, baik material maupun finansial, dialokasikan tidak atas dasar harga-harga pasar serta keadaan penawaran dan permintaan sebagaimana dalam perekonomian kapitalis, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan akan material, tenaga kerja, dan modal dari rencana keseluruhan.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN
Sektor swasta perekonomian campuran tersebut biasanya terdiri dari 3 bentuk pemilikan individu yang berbeda yaitu:
( 1 ) sektor tradisional yang subsisten yang terdiri dari pertanian swasta dalam skala kecil dan industri kecil barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke pasar
setempat.
(2) perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian, industri,
perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang pribumi.
(3) perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar
luar negeri.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaannya secara baik. Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama:
Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan
Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang- bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan.
Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh.
A. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOM!
Strategi pertumbuhan
• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle-down-effect )- pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
Strategi Pembangunan dengan pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
Startegi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan.
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lab yang akan dipergunakan.
C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
MANAJEMAN EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA : ROSSY A.
KELAS : 2DD03
NPM : 31208551
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
NAMA : ROSSY A.
KELAS : 2DD03
NPM : 31208551
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan sering disamakan dengan sistem politik suatu negara seperti kapitalis, sosialis, dan campuran. Setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi diartikan juga sebagai perencanaan. Oleh sebab itu perencanaan dapat dikatakan sebagai teknik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencana pusat.
Tujuan perencanaan adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Namun demikian, walaupun tidak ada kesepakatan pendapat di antara para ahli ekonomi, mereka tetap sependapat bahwa perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.
Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan:
a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkah disebut
sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha pemerataan pembangunan kegiatan-kegiatan
f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-
kegiatan pembangunan.
g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
Setiap perencanaan pembangunan harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:
fungsi-fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman
bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek
perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan
evaluasi.
Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan adalah :
1. Penggunaan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih
efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
2. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang mantap.
3. Stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.
SIFAT DAN PERANAN PERENCANAAN EKONOMI
Pengertian perencanaan ekonomi adalah usaha secara sadar dari suatu pusat organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal bahkan mengendalikan perubahan variabel-variabel ekonomi yang utama (misalnya GDP, konsumsi, investasi, tabungan, dan lain-lain) dari suatu negara atau wilayah tertentu selama periode waktu tertentu sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi inti dari perencanaan ekonomi adalah gagasan gagasan tentang pengaruh, pengarahan, dan pengendalian. Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh (komprehensif) atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional. Sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, sector luar negeri, dan sebagainya.
Para pendukung perencanaan pembangunan ekonomi di NSB mengemukakan bahwaperekonomian pasar (market economy) yang tidak terkendali dapat, dan seringkah,mengakibatkan negara-negara tersebut mengalami kemandegan ekonomi, gejolak harga, dan tingkat pengerjaan (employment ) yang rendah. Secara lebih spesifik, mereka menyatakan bahwa ekonomi pasar tidak sesuai dengan tugas operasional negara-negara miskin, yakni bagaimana memobilisir sumberdaya yang terbatas sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu perubahan struktural yang dibutuhkan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan lancar, cepat, dan seimbang. Oleh karena itu, perencanaan telah diterima sebagai suatu sarana yang esensial untuk mengarahkan dan memacu pertumbuhan ekonomi di NSB.
PROSES PERENCANAAN EKONOMI
Proses pembangunan bisa dibagi menjadi 4 tahap. Biasanya ke empat tahap tersebut itu ditetapkan dalam suatu rangkaian yang dimulai pada saat tujuan ditetapkan oleh pemimpin politik dan diterjemahkan ke dalam target kuantitatif untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan seterusnya. Para pemimpin politik harus menetapkan prioritas-prioritas tujuan untuk mengarahkan para perencana jika terjadi beberapa konflik tujuan. Hasilnya adalah suatu fungsi kesejahteraan yang memberikan suatu ukuran apakah perencanaan (dan para perencana) akan memenuhi tujuan nasional atau tidak. Ukuran tersebut merupakan fungsi dan target-target tujuan yang biasanya cukup banyak jumlahnya. Umumnya orang menetapkan target kenaikan untuk suatu tujuan atau lebih, misalnya kenaikan GNP 6 persen per tahun dan kenaikan tingkat pengerjaan (employment) sebesar 4 persen per tahun, dan kemudian memerintahkan kepada perencana untuk mengembangkan program-program untuk mencapai tujuan tersebut.
Alternatif ketiga adalah suatu fungsi kesejahteraan yang menunjukkan peringkat (urut- urutan tujuan), yang membuat para perencana untuk melakukan pertimbangan, misalnya pertumbuhan dan pengerjaan (employment), yang akhirnya lebih memprioritaskan pertumbuhan. Itulah hal-hal yang biasanya dilakukan pada tahap pertama proses perencanaan (ekonomi). Tahap kedua adalah mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Kesemuanya itu, bersama dengan keterbatasan administrasi dan organisasi, merupakan kendala (constraints) yang mengendalai kemampuan perekonomian tersebut untuk mencapai target-targetnya. Pada tahap ketiga hampir semua dari upaya ekonomi ditujukan untuk memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi - seperti jalan-jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan - yang termasuk dalam perencanaan nasional; kebijaksanaan- kebijaksanaan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, atau subsidi yang semuanya ini bisa merangsang perusahaan-perusahaan swasta untuk mengembangkan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan perubahan keuangan (perbankan) atau penataan kembali sektor pertanian, yang bisa mengurangi hambatan-hambatan untuk mengubah dan mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya. Akhirnya, perencanaan mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan (development strategy) atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama beberapa tahun (biasanya 5 tahun). Rangkaian perencanaan sperti ini hanya akan dapat berjalan dengan baik jika para pemimpin politik mampu menetapkan tujuan-tujuan sosial dan prioritas-prioritas secara cukup jelas bagi para perencana.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN SOSIALIS
Perencanaan ekonomi dalam perekonomian sosialis dikaitkan terutama dengan perekonomian Uni Sovyet (sebelum negara uni ini bubar) dan perekonomian ala Sovyet di Eropa Timur dan Asia (terutama RRC) dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Seperangkat sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh para perencana pusat merupakan dasar penyusunan rencana ekonomi nasional yang lengkap dan komprehensif. Sumberdaya, baik material maupun finansial, dialokasikan tidak atas dasar harga-harga pasar serta keadaan penawaran dan permintaan sebagaimana dalam perekonomian kapitalis, melainkan dikaitkan dengan kebutuhan akan material, tenaga kerja, dan modal dari rencana keseluruhan.
PERENCANAAN DALAM PEREKONOMIAN CAMPURAN
Sektor swasta perekonomian campuran tersebut biasanya terdiri dari 3 bentuk pemilikan individu yang berbeda yaitu:
( 1 ) sektor tradisional yang subsisten yang terdiri dari pertanian swasta dalam skala kecil dan industri kecil barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke pasar
setempat.
(2) perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian, industri,
perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dikelola oleh orang-orang pribumi.
(3) perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama sekali melayani pasar
luar negeri.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Pada masa Orde Lama, strategi pembangunan nasional didasarkan atas pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih menekankan pada usaha pembangunan politik, hal ini sesuai dengan situasi saat itu yaitu masa perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan nasional sehingga tidak memungkinkan pelaksanaannya secara baik. Usaha-usaha perencanaan ekonomi masa Orde Lama:
Tahun 1947 dimulai suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan
Produksi Tiga Tahun RI untuk tahun 1948, 1949, dan 1950, ditujukan terhadap bidang- bidang pertanian, peternakan, perindustrian dan kehutanan.
Tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh.
A. MACAM-MACAM STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOM!
Strategi pertumbuhan
• Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah ( trickle-down-effect )- pendistribusian kembali.
• Jika terjadi ketimpangan atau atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
Strategi Pembangunan dengan pemerataan
Inti dari konsep strategi ini adalah, dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
Startegi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain, sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan.
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Jika tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantungan-lah yang mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan, maka strategi yang berwawasan ruang-lab yang akan dipergunakan.
C. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA
Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pada kenyataannya nampak adanya kecenderungan lebih menitik beratkan pada tujuan-tujuan politik, dan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi.
MANAJEMAN EKONOMI PEMBANGUNAN
NAMA : ROSSY A.
KELAS : 2DD03
NPM : 31208551
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009
Langganan:
Postingan (Atom)